Deklarasi New York

Indonesia dan Negara-negara Arab Pertama Kali Kecam Serangan Hamas 7 Oktober dalam Deklarasi New York

Deklarasi New York

New York – Untuk pertama kalinya, Indonesia bersama negara-negara Arab dan mayoritas Muslim menandatangani Deklarasi New York, yang secara tegas mengecam serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023. Deklarasi ini menjadi tonggak penting dalam diplomasi Timur Tengah, karena menandai perubahan sikap publik terhadap kelompok Hamas sekaligus mendesak terciptanya perdamaian jangka panjang melalui solusi dua negara.

17 Negara dan Liga Arab Tandatangani Deklarasi

Deklarasi sepanjang tujuh halaman ini dihasilkan dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang difokuskan untuk menghidupkan kembali solusi dua negara bagi Israel dan Palestina. Penandatanganan dilakukan oleh 17 negara, seluruh anggota Liga Arab, dan Uni Eropa. Indonesia termasuk salah satu negara mayoritas Muslim yang turut mendukung.

Dokumen tersebut memuat seruan kepada Hamas untuk:

  • Membebaskan seluruh sandera

  • Melucuti senjata

  • Mengakhiri kekuasaan di Gaza

Tak hanya itu, deklarasi juga menuntut keterlibatan Otoritas Palestina sebagai satu-satunya pengelola sah di wilayah tersebut dengan dukungan komunitas internasional.

Kecaman terhadap Hamas dan Israel

Dalam Deklarasi New York, Hamas secara eksplisit dikecam atas serangannya terhadap warga sipil Israel. Namun pada saat yang sama, Israel juga dikecam atas:

  • Serangan terhadap infrastruktur sipil di Gaza

  • Pengepungan wilayah

  • Penggunaan kelaparan sebagai senjata perang

Isi deklarasi menyebutkan bahwa tindakan kedua pihak telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah tersebut.

Langkah Konkret Menuju Perdamaian

Deklarasi ini tidak hanya berisi kecaman, tetapi juga menyusun rencana bertahap dan realistis menuju perdamaian jangka panjang:

  • Pembentukan negara Palestina yang merdeka dan bebas militer

  • Integrasi Palestina ke dalam komunitas Timur Tengah

  • Kemungkinan pengerahan pasukan internasional untuk menstabilkan Gaza

  • Rehabilitasi ekonomi wilayah Palestina

  • Penghapusan materi penghasut di kurikulum sekolah

  • Penghentian larangan Israel terhadap UNRWA, badan pengungsi PBB

Deklarasi juga menegaskan kembali “hak kembali” bagi warga Palestina yang terusir sejak berdirinya negara Israel tahun 1948—sebuah isu sensitif yang selama ini ditolak keras oleh pemerintah Israel.

Reaksi Dunia dan Ketegangan Politik

Konferensi ini diselenggarakan bersama oleh Prancis dan Arab Saudi, dua kekuatan diplomatik besar yang menyerukan seluruh negara anggota PBB untuk mendukung deklarasi. Menlu Prancis, Jean-Noel Barrot, menyebutnya sebagai “dokumen bersejarah dan belum pernah terjadi sebelumnya”, karena ini adalah kali pertama negara-negara Arab mengutuk Hamas secara terbuka.

Meskipun demikian, Israel dan Amerika Serikat menolak menghadiri konferensi tersebut. PM Benjamin Netanyahu tetap menolak solusi dua negara dengan alasan keamanan, dan Menlu Israel Gideon Sa’ar menyebut deklarasi ini sebagai “kampanye tekanan internasional yang menyimpang.”

Menurutnya, pembentukan negara Palestina saat ini sama saja dengan menciptakan “negara Hamas” atau “negara jihadis,” sesuatu yang “tidak akan pernah terjadi,” ujarnya.

Negara-negara Penandatangan Deklarasi New York

Beberapa negara yang mendukung deklarasi antara lain:

  • Indonesia

  • Arab Saudi

  • Qatar

  • Mesir

  • Yordania

  • Turki

  • Jepang

  • Brasil

  • Meksiko

  • Norwegia

  • Inggris

  • Irlandia

  • Spanyol

  • Italia

  • Kanada

  • Senegal

  • Seluruh anggota Uni Eropa

Awal Baru atau Harapan Sementara?

Deklarasi New York membuka jalan baru menuju stabilitas kawasan, tetapi masih jauh dari implementasi nyata. Meskipun tidak secara eksplisit menjanjikan hubungan diplomatik penuh dengan Israel, dokumen ini menandai potensi perubahan sikap negara-negara Arab terhadap normalisasi hubungan jika syarat perdamaian dan solusi dua negara terpenuhi.

Namun, dengan konflik di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 60.000 warga Palestina menurut data Kementerian Kesehatan Hamas, dan penolakan keras dari Israel terhadap solusi dua negara, masa depan perdamaian tetap bergantung pada komitmen semua pihak, termasuk tekanan diplomatik global yang lebih luas.