Denpasar – Selama periode 2022 hingga 2024, Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatat sebanyak 224 perempuan dan anak dipulangkan dari Malaysia ke daerah asal di NTT. Rinciannya adalah 65 kasus pada 2022, meningkat menjadi 74 kasus pada 2023, dan mencapai 83 kasus pada 2024. Tren ini menunjukkan peningkatan yang signifikan.
Menurut Suratmi Hamida, Kepala BP3MI NTT, situasi pemulangan ini berpotensi memunculkan masalah sosial baru, terutama terkait identitas kependudukan anak. Anak-anak yang lahir di luar negeri tanpa dokumen resmi akan menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan dan layanan kesehatan di Indonesia.
“Sebagian besar pekerja migran Indonesia (PMI) asal NTT memilih jalur nonprosedural daripada melalui mekanisme resmi,” ungkap Suratmi, Rabu (11/12/2024).
Mayoritas PMI Mengalami Permasalahan Serius
Dalam lima tahun terakhir, BP3MI NTT menangani 2.694 kasus PMI, dengan 97,3 persen di antaranya merupakan kasus migrasi nonprosedural. Malaysia menjadi negara dengan jumlah kasus tertinggi, mencapai 93 persen.
Empat permasalahan utama PMI yang ditangani BP3MI meliputi:
- PMI terkendala – 63,5%
- PMI meninggal dunia – 22,8%
- PMI sakit – 3,2%
- Masalah gaji – 1,9%
Daerah dengan Kasus Pemulangan PMI Tertinggi
Lima kabupaten dengan jumlah pemulangan tertinggi di NTT adalah:
- Flores Timur – 24,32%
- Malaka – 11,70%
- Timor Tengah Selatan (TTS) – 8,62%
- Lembata – 8,59%
- Ende – 8,45%
Mayoritas PMI Nonprosedural adalah Laki-Laki
Suratmi menjelaskan bahwa PMI nonprosedural didominasi oleh laki-laki, yang mencapai 60 persen. Sementara itu, hanya 4 persen laki-laki yang memilih jalur resmi.
Solusi untuk Perlindungan PMI dan Anak
Pemerintah diharapkan memperkuat sosialisasi terkait migrasi resmi dan meningkatkan layanan dokumen kependudukan agar perempuan dan anak PMI terlindungi hak-haknya. Langkah ini penting untuk mencegah masalah sosial berkepanjangan dan memastikan hak pendidikan serta kesehatan anak-anak PMI terpenuhi.