Jakarta, hastobeperfect – Otoritas Terusan Panama memperingatkan dampak serius jika Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, berhasil menguasai jalur vital tersebut. Keinginan Trump agar kapal-kapal AS mendapat perlakuan khusus dapat menimbulkan kekacauan dan melanggar perjanjian internasional.
Netralitas Terusan Panama
Administrator Otoritas Terusan Panama, Ricuarte Vasquez Morales, menegaskan bahwa aturan netralitas yang diterapkan oleh Panama melarang diskriminasi terhadap kapal dari negara mana pun, termasuk China dan AS.
“Aturan adalah aturan dan tidak ada pengecualian. Ini akan melanggar perjanjian netralitas, hukum internasional, dan menyebabkan kekacauan,” ujar Morales kepada Wall Street Journal.
Morales juga membantah tuduhan Trump bahwa China memiliki pengaruh kuat di Terusan Panama. Ia memastikan operasi terusan berjalan mandiri tanpa intervensi asing.
Niat Trump Kuasai Terusan Panama
Trump kembali menyuarakan niatnya untuk mengambil alih kendali Terusan Panama jika ia menjabat sebagai Presiden AS. Ia membuka peluang menggunakan kekuatan militer atau ekonomi untuk merealisasikan tujuan tersebut.
Keinginan ini didasarkan pada keluhan bahwa Panama mematok tarif mahal kepada kapal-kapal AS, meski Amerika Serikat adalah pihak yang membangun terusan tersebut. Trump menganggap bahwa jalur air ini terlalu penting untuk dikuasai sepenuhnya oleh Panama.
Namun, Morales menegaskan bahwa tarif untuk kapal AS sama dengan tarif kapal negara lain, kecuali untuk kapal militer AS, yang memang mendapat prioritas sesuai perjanjian.
Sejarah dan Kepentingan Strategis Terusan Panama
- Dibangun oleh AS: Terusan Panama selesai dibangun oleh Amerika Serikat dan resmi dibuka pada 1914.
- Kembali ke Panama: Pada 1977, Presiden AS Jimmy Carter menandatangani perjanjian untuk menyerahkan kendali penuh terusan kepada Panama, yang efektif berlaku pada 1999.
- Jalur Vital: Terusan ini adalah jalur strategis yang menghubungkan Samudera Atlantik dan Pasifik, mempersingkat rute pelayaran global.
Kekhawatiran Otoritas Panama
Jika AS ngotot menguasai Terusan Panama atau meminta perlakuan istimewa, ini dapat mengganggu stabilitas perdagangan global. Otoritas Panama menyebut hal ini akan melanggar prinsip-prinsip hukum internasional dan netralitas terusan, yang menjadi dasar operasi terusan sejak diserahkan oleh AS.